Wajib Halal Produk Impor Diundur ke Oktober 2028: BPJPH dan Label

Siapa yang wajib bersertifikat halal, dan kapan

UU No. 33 Tahun 2014 mewajibkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia bersertifikat halal, dan PP No. 42 Tahun 2024 menetapkan tahapannya menurut jenis produk. Untuk makanan dan minuman, usaha menengah dan besar Indonesia wajib bersertifikat paling lambat 17 Oktober 2024. Tahap kewajiban bagi usaha mikro dan kecil, bagi makanan dan minuman dari luar negeri, serta bagi kosmetik semula berakhir pada 17 Oktober 2026. PP No. 40 Tahun 2026, yang ditetapkan pada 14 Oktober 2026 dan diumumkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 16 Oktober 2026, mengubah PP 42/2024 dan menggeser tanggal-tanggal tersebut: tahap kewajiban bertahap bagi usaha mikro dan kecil serta bagi kosmetik kini berakhir pada 17 Oktober 2028, dan bagi makanan dan minuman dari luar negeri kewajiban dimulai pada 18 Oktober 2028, dengan mempertimbangkan penyelesaian perjanjian saling pengakuan sertifikat halal. Sebelum perubahan itu, Pasal 160 PP tersebut menyerahkan penetapan tanggal untuk produk dari luar negeri kepada Menteri, paling lambat 17 Oktober 2026.

Pada Juni 2026, kepala BPJPH menyatakan bahwa kewajiban ini mencakup tidak hanya barang dalam negeri, tetapi juga produk asing yang masuk ke Indonesia, dan BPJPH berkoordinasi dengan kementerian lain mengenai pengendalian impor. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) mencantumkan tenggat berikutnya: obat tanpa resep paling lambat 2029, obat resep paling lambat 2034, dan alat kesehatan Class D paling lambat 2039. Periksa tenggat untuk kategori produk Anda dengan importir.

Pada Oktober 2026, BPJPH menyatakan bahwa penyesuaian ini mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal serta masukan pelaku usaha dan industri, dan meminta pelaku usaha memanfaatkan waktu itu untuk bersiap, bukan menunda sertifikasi. BPJPH juga mengingatkan tentang penipuan oleh pihak yang mengatasnamakan BPJPH dan meminta pembayaran denda atau sanksi; informasi resmi hanya ada di bpjph.halal.go.id.

Menggunakan sertifikat halal dari negara Anda sendiri

• Sertifikat harus diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal luar negeri yang telah disetujui BPJPH berdasarkan perjanjian saling pengakuan, untuk kategori produk yang bersangkutan. DFAT Australia, misalnya, mencantumkan lembaga-lembaga Australia yang disetujui BPJPH beserta cakupan setiap persetujuan.
• Importir Indonesia, bukan eksportir, yang meregistrasi sertifikat halal luar negeri di portal SIHALAL milik BPJPH. Biayanya dilaporkan sebesar IDR 800,000 per sertifikat pada Agustus 2024.
• Setelah diregistrasi, produk dapat mencantumkan logo halal Indonesia dan nomor registrasi.
• Jika lembaga sertifikasi Anda tidak disetujui BPJPH, produk dapat disertifikasi langsung melalui proses BPJPH di Indonesia, oleh importir atau perwakilannya.

Pemeriksaan halal saat impor

Peraturan BPJPH No. 4 Tahun 2026 tentang kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk ke Indonesia, yang berlaku sejak September 2026, menambahkan pemeriksaan halal sebelum pemberitahuan impor barang (PIB), dengan inspeksi di gudang pemuatan oleh surveyor yang ditunjuk. Pemerintah mengumumkan pada 16 Oktober 2026 bahwa peraturan ini akan dicabut, dan basis data hukum BPJPH mencatat PP No. 40 Tahun 2026 sebagai peraturan yang mencabutnya, jadi pastikan dengan importir Anda apakah pemeriksaan itu masih berlaku sebelum melakukan booking pengiriman.

Label: logo halal dan produk non-halal

Produk bersertifikat halal wajib menampilkan logo halal resmi BPJPH dan nomor registrasi atau nomor sertifikat. Warna ungu adalah warna logo yang diutamakan, dan hitam putih diterima dengan syarat teknis tertentu. Produk yang dibuat dari bahan yang diharamkan menurut hukum Islam, seperti babi, tidak mendapat sertifikat halal: berdasarkan Pasal 26 UU No. 33 Tahun 2014, pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan non-halal pada produk, dan Peraturan BPJPH No. 3 Tahun 2026 mengatur bentuknya, yaitu "NON HALAL" atau "MENGANDUNG BABI". Aturan pelabelan Indonesia dari otoritas lain, seperti BPOM untuk makanan dan kosmetik, tetap berlaku.

Yang perlu disiapkan sebagai eksportir

• Tanyakan kepada importir kategori dan tenggat mana yang berlaku untuk setiap produk, dan apakah lembaga sertifikasi halal Anda disetujui BPJPH untuk kategori tersebut.
• Kirim ke importir sertifikat halal Anda, beserta legalisasi atau apostille yang dibutuhkan importir untuk registrasi, dan daftar produk dengan kode HS.
• Sediakan waktu untuk registrasi di SIHALAL dan untuk perubahan label apa pun sebelum pengiriman pertama setelah tenggat.
• Pastikan nama produk, kode HS, dan data produsen identik pada sertifikat halal, commercial invoice, dan packing list.
• Untuk produk yang mengandung bahan non-halal, sepakati pelabelan non-halal dengan importir, bukan mengupayakan sertifikasi.